PRESIDEN JOKOWI: PROGRAM K/L HARUS PRODUKTIF DAN BERKONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI

0
219
Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah pencapaian dan rencana program kerja saat wawancara khusus dengan LKBN Antara jelang Peringatan Hari Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8). Presiden juga memaparkan sejumlah permasalahan antara lain bidang ekonomi, sosial, politik, pembangunan, pendidikan, daerah perbatasan hingga kemaritiman. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Spt/15

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla siang ini, Rabu, 1 Februari 2017, mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018.

Saat memimpin jalannya rapat kabinet paripurna yang dihadiri seluruh anggota Kabinet Kerja tersebut, Presiden menegaskan kepada setiap Kementerian/Lembaga harus fokus pada pencapaian program yang berorientasi pada hasil. Meski demikian, program yang dijalankan tetap harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

“Pastikan juga bahwa program-program di Kementerian dan Lembaga yang Saudara-saudara pimpin betul-betul produktif dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, ini penting sekali digarisbawahi, dan membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan serta menekan ketimpangan,” kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga memberikan instruksi kepada para jajarannya untuk mencermati secara rinci program-program prioritas dari setiap Kementerian/Lembaga sekaligus memastikan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan dapat berjalan dengan baik.

“Peningkatan besaran anggaran harus betul-betul memiliki kontribusi pada capaian hasil. Jadi orientasi kita adalah orientasi hasil bukan orientasi prosedur. Tapi prosedur tetap mengikuti,” tegas Presiden Joko Widodo.

Di tahun 2017 ini, peningkatan anggaran terjadi di beberapa kementerian. Presiden juga memerintahkan agar alokasi dana tersebut dapat didistribusikan ke daerah dengan melibatkan badan usaha kecil dalam proyek-proyek pemerintah.

“Agar rakyat itu juga mendapatkan porsi kuenya, agar kontraktor yang ada di daerah juga mendapatkan porsi kuenya. Diperbanyak padat karyanya. Dilibatkan sebanyak mungkin kontraktor yang ada di daerah, kontraktor kecil, kontraktor menengah agar mereka belajar juga mengenai proyek yang besar,” ucapnya.

Untuk itu, fungsi pengawasan secara langsung harus dilakukan untuk menjamin berjalannya program yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

“Jangan sampai terjadi deviasi atau penyimpangan. Ini harus dicegah dari awal,” ujarnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama bersinergi antara pusat dan daerah guna mewujudkan program pemerintah yang efektif dan efisien.

“Di level pusat saya minta Menko untuk memastikan implementasi dari program yang lintas kementerian, lintas lembaga, maupun pusat ke daerah agar bisa saling sinkron, tidak bertabrakan. Yang paling penting juga lebih efisien” tegasnya.

Kepala Negara menyatakan bahwa kunci efektivitas pelaksanaan program pemerintah adalah saling bersinergi, berkoordinasi dan berkonsolidasi yang baik antara pusat dengan daerah. Begitu juga dengan inefisiensi anggaran yang masih ditemukan di sejumlah kementerian/lembaga.

“Saya mencermati masih ada potensi inefisiensi di dalam anggaran akibat setiap kementerian/lembaga masing-masing merencanakan dan menganggarkan untuk sesuatu yang sama,” ujar Presiden Joko Widodo.

Komunikasi Publik, Sarana Penyempaian Informasi Kepada Rakyat

Terakhir, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk lebih aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pemerintah. Hal ini dilakukan guna menghindari munculnya kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat.

“Saya minta pada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk meningkatkan komunikasi publik yang baik, baik langsung ke kampung, pesantren, kampus, media,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden menegaskan, rakyat berhak tahu apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintahnya. Supaya rakyat ikut memiliki program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

“Harus proaktif sampaikan yang telah dilakukan, tengah dilakukan, dan akan dilakukan. Kendalanya apa, hambatannya apa. Sehingga rakyat memberikan masukan, rakyat merasa ikut memiliki program yang kita jalankan,” imbuhnya.

Jika ada pemberitaan di media yang tidak sesuai dengan fakta, Presiden menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan klarifikasi, sehingga rakyat mendapatkan penjelasan yang jelas.

“Kalau ada yang disampaikan di media tidak benar, mustinya juga harus diluruskan, dibetulkan. Informasi yang berseliweran dari berbagai sumber, setiap orang bisa menjadi sumber, bisa membuat berita sendiri, banyak kabar yang tidak betul, banyak kabar yang bohong, hal ini harus direspon dengan cepat. Jangan dibiarkan berkembang begitu saja,” tutup Presiden Joko Widodo.
Jakarta, 1 Februari 2017
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Diteruskan oleh Humas BNN. #stopnarkoba

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY